Diskusi Pengawalan Pemilu Partisipatif di Grand Metro Hotel. (Malik Ibrahim/”Klik Priangan”).***
KLIK PRIANGAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya terus melakukan persiapan jelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang disinyalir akan menimbulkan berbagai permasalahan yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dapat menurun.
“Kita berharap, masyarakat mau memahamai setiap proses tahapan pemilu,” katanya, usai diskusi Pengawalan Pemilu Partisipatif di Grand Metro Hotel, Rabu (29/3/2023).
Dikatakanya, Bawaslu bersama KPU sebagai penyelenggara berkewajiban untuk mendorong masyarakat, agar ikut andil dengan menyalurkan hak pilihnya.
“Kami harus bekerja keras dalam melakukan pengawasan proses pemilu. Termasuk terus bergerak mengedukasi masyarakat, agar bersemangat menyambut pemilu. Sehingga membangkitkan keikutsertaan dalam pengawasan proses demokrasi 2024 mendatang,” katanya.
Ia menyebut, berbagai permasalahan pemilu tentu akan menurunkan semangat masyarakat dalam berdemokrasi. Hal itu akan berimbas terhadap partisipasi untuk menyalurkan hak pilihnya.
Keberhasilan proses demokrasi merupakan tujuan bersama. Untuk itu perlu dibangun komitmen semua pihak dalam menjaga dan mengawal semua tahapan pemilu.
Dengan begitu, lanjut Ijang, pesta demokrasi akan berjalan baik serta dapat menghasilkan pemimpin yang baik pula dan berkualitas.
“Kita ajak semua pihak berperan aktif dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemilu pasalnya bawaslu mensinyalir tingkat pelanggaran pemilu 2024 mendatang semakin komplek dan beragam kasus,” ujarnya.
Pihaknya pun meminta seluruh stakeholder yang pernah berkomitmen untuk mewujudkan pelaku pemilu yang damai dan bahagia, untuk benar-benar menjunjung tinggi komitmen tersebut.
“Dimana Kota Tasikmalaya masuk dalam IKP tinggi di Jabar, karenanya perlu pengawasan yang ekstra oleh semua pihak,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang masuk tinggi indeks kerawanan pemilu (IKP).
Salah satunya ratusan data dari proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dijokikan di TPS III Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang yang dilakukan oleh bukan petugas Pantarlih yang ditugaskan dalam TPS tersebut.
Selain itu kerawanan juga akan terjadi manakala ada penyempitan hampir 270 TPS dari sebelumnya ada 2.063 menjadi 1.995 TPS.
Dilapangan dari 1.995 Pantarlih ini, Bawaslu menemukan kesalahan prosedur temuan pelanggaran etik karena ada joki.
“Bahkan kita sudah melayangkan temuan etik karena ada perjokian. Sekitar 280 pemilih itu di Coklit oleh bukan petugas yang memiliki kewenanganya,” ujarnya. (P-2).***
