banner 728x250

Pemkot Tasikmalaya Diminta Bermitra dengan Perbankan Syariah

banner 120x600
banner 468x60

PENGACARA dari LKBH Korpri, Agus Rajasa didampingi pengacara lainnya sedang berbincang dengan Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, usai acara audensi.*

KLIK PRIANGAN – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H.Agus Wahyudin mendorong pengambil kebijakan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya untuk mulai memindahkan sebagian kerja sama keuangannya dengan perbankan syariah. Kerja sama tersebut minimal untuk tunjangan di luar gaji pegawai dengan memilih bank lain yang lebih bersahabat. Hal itu dikatakan Agus Wahyudin usai bersama Ketua Komisi 2 DPRD Andi Warsandi memimpin audiensi antara pengacara dari LKBH Korpri dengan perwakilan BJB (Bank Jabar Banten) di ruang Paripurna DPRD.

Audiensi dilakukan karena banyak ASN yang berada di lingkungan Pemkot Tasikmalaya mengeluhkan dengan nilai suku bunga yang cukup tinggi di Bank BJB Tasikmalaya. Sehingga, sejumlah ASN tersebut meminta supaya nilai suku bunga itu, bisa segera diturunkan.

“Ini aspirasi para ASN yang tersebar di 10 Kecamatan,” ujar Agus Rajasa, SH, dari LKBH Korpri Kota Tasikmalaya.

Menurut Agus Rajasa, para ASN menuntut diturunkannya suku bunga bank karena selama ini suku bunga bank yang bekerja sama dengan Pemkot Tasikmalaya dinilai terlalu tinggi.

Acara itu turut dihadiri Ketua Korpri Ivan Dicksan, perwakilan BJB dan sejumlah anggota Komisi 1 dan 2 DPRD Kota Tasikmalaya. Atas kejadian itu, Agus Wahyudin meminta kepala daerah segera beralih ke perbankan syariah.

Menurut Agus Wahyudin, selama ini Jawa Barat telah menjadi pilot project penerapan perbankan syariah sebagai wujud cita-cita menjadi wilayah bahagia dan sejahtera. Termasuk di Kota Tasikmalaya dengan kultur religius islaminya selayaknya Pemerintah daerah lebih memperhatikan penggunaan bank syariah. Soal aspirasi tadi, Agus sudah berkoordinasi dengan Komisi 2 untuk melakukan kajian serta mengagendakan pertemuan lanjutan bersama OJK.

“Terkait waktunya itu, mudah-mudahan saja bisa dilaksanakan pada bulan puasa ini. Nanti, pertemuan selanjutnya itu lebih fokus saja ke hal yang substansi permasalahannya,” kata.Agus. (P-3)***